Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Go To School

Details

Hits: 65

Kegiatan P4GN Go To School bukan sekadar kampanye penyadaran, melainkan sebuah gerakan berbasis pengetahuan dan keterlibatan aktif generasi muda. Melalui pendekatan “Peer Education”, para siswa bukan hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan (change agents) yang menularkan nilai-nilai positif, membangun solidaritas, serta menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya hidup sehat, produktif, dan bebas narkoba.

Laporan ini merupakan hasil dari kolaborasi strategis antara Direktorat Ketahanan Ekososbud, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, dengan Wellbeing Institute sebagai mitra pelaksana riset publik dan fasilitator pendekatan Peer Education di kalangan pelajar SLTP dan SLTA. Program ini dirancang sebagai bagian dari upaya komprehensif pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial budaya bangsa, terutama dalam menghadapi ancaman penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah uji coba penerapan Indeks Pencegahan Penanggulangan Narkoba Generasi Muda (IP2N GM) sebagai instrumen riset publik. IP2N GM berfungsi mengukur tingkat kesadaran, sikap, dan perilaku siswa terhadap bahaya narkoba, sekaligus menilai efektivitas program pencegahan di sekolah. Pendekatan berbasis indeks ini diharapkan dapat memberikan gambaran obyektif mengenai kondisi kerentanan maupun ketahanan sosial pelajar terhadap pengaruh penyalahgunaan narkoba di berbagai daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini melibatkan berbagai pihak: instansi pemerintah pusat dan daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik, serta komunitas masyarakat sekolah. Melalui koordinasi dan dukungan lintas sektor ini, diharapkan tercipta model kolaboratif yang dapat direplikasi dan dikembangkan di wilayah lain. Program ini juga menjadi manifestasi nyata dari sinergi antara kebijakan nasional di bidang ketahanan sosial budaya dengan pendekatan partisipatif masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam strategi nasional P4GN dan penguatan ideologi kebangsaan. [Baca selanjutnya...]

MANIFESTO WELLBEING INSTITUTE (WI): Demokrasi dan Seni Memaknai Data

Details

Hits: 41

Kami meyakini bahwa data bukanlah kebenaran final,
melainkan jejak pengalaman manusia
yang harus dibaca dengan kehati-hatian, empati, dan tanggung jawab publik.

Kami menolak menjadikan riset publik
sekadar alat pengukuran, peringkat, atau legitimasi kebijakan.
Bagi kami, riset adalah ruang demokrasi—
tempat warga, institusi, dan peneliti
belajar memahami diri dan masyarakatnya secara jujur.

Kami mempraktikkan Wellbeing Methodology (WM)
sebagai sistem pembelajaran sosial,
bukan mesin skor.
WM hadir untuk menjaga martabat subjek,
mengakui keterbatasan metode,
dan merawat makna di balik angka.

Kami percaya bahwa kegagalan metodologis
bukan aib ilmiah,
melainkan sumber pengetahuan paling berharga
bagi kebijakan yang ingin bertumbuh dewasa.

Kami menempatkan etika di atas kecepatan,
refleksi di atas simplifikasi,
dan makna di atas angka.

Karena dalam riset publik terapan,
yang paling menentukan masa depan kebijakan
sering kali bukan apa yang paling mudah diukur,
melainkan apa yang berani dimaknai bersama.

Wellbeing Institute
menjaga agar data tetap manusiawi,
agar metodologi tetap rendah hati,
dan agar demokrasi tidak kehilangan suaranya
di balik angka.

Literasi Anti-Korupsi Generasi Muda Sebagai Pemberajaran Sebaya Riset Publik Terapan

Details

Hits: 14

Keprihatinan publik atas korupsi di Indonesia bukan lagi sekadar kemarahan terhadap kasuskasus besar, melainkan kelelahan sosial yang merembes hingga cara warga memandang institusi, meritokrasi, dan keadilan. Dalam situasi seperti ini, literasi anti-korupsi sering dipanggil sebagai obat cepat: disisipkan dalam upacara, modul, seminar, atau kampanye sesaat. Namun kelelahan sosial tidak dapat disembuhkan oleh repetisi pesan normatif. Ketika kemarahan publik bertemu rutinitas birokrasi, lahirlah paradoks: anti-korupsi ramai disebut, tetapi daya korektifnya tumpul. Di titik inilah literasi anti-korupsi perlu dibaca ulang—bukan untuk mengganti nilai, melainkan untuk memperbaiki cara nilai itu dipahami dan dihidupi. 

Selama ini, literasi anti-korupsi kerap diperlakukan sebagai pengetahuan yang ditransfer dari otoritas kepada generasi muda: guru menjelaskan, pejabat menyampaikan, peserta didik mendengar. Pendekatan ini mengandaikan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya informasi. Padahal, korupsi bukan semata persoalan tidak tahu, melainkan persoalan bagaimana seseorang membenarkan tindakan yang sebenarnya ia pahami sebagai keliru. Karena itu, pertanyaan mendasar bukanlah apakah siswa mengenal definisi korupsi, melainkan bagaimana mereka belajar membaca dilema, tekanan sosial, dan relasi kuasa yang membentuk pilihan sehari-hari. 

Media sosial memperkuat ilusi bahwa literasi telah berjalan hanya karena publik disuguhi tayangan penangkapan dan persidangan koruptor. Spektakel semacam ini justru berisiko melahirkan dua respons ekstrem: sinisme bahwa semua orang pada akhirnya sama, atau distansi bahwa korupsi adalah urusan elite yang jauh dari kehidupan pribadi. Bagi generasi muda, anti-korupsi kemudian hadir sebagai drama moral yang menghibur sekaligus melelahkan, bukan sebagai proses reflektif yang membentuk nalar. Tanpa pembacaan kritis, literasi tereduksi menjadi tontonan, bukan pembelajaran. 

[BACA SELENGKAPNYA]

Mengurai Benang Kusut Demokrasi dan Circular Causation of Economic Crime Riset Publik Terapan

Details

Hits: 13

Demokrasi kerap dipahami sebagai arsitektur prosedural yang lengkap: pemilu berkala, lembaga perwakilan, pembagian kekuasaan, dan aturan main yang sah. Pemahaman ini membuat demokrasi terlihat rapi dan terukur. Namun dalam praktik sosial, prosedur hanya menyediakan wadah, bukan jaminan kualitas relasi di dalamnya. Wadah yang sama bisa diisi oleh deliberasi yang sehat, tetapi juga oleh transaksi, ketakutan, dan penyesuaian oportunistik. Ketika demokrasi berhenti dibaca sebagai sistem, kita mulai melihat bahwa persoalan utamanya bukan pada ada atau tidaknya prosedur, melainkan pada apa yang terjadi di antara para pelaku di dalamnya. 

Memahami demokrasi sebagai ruang belajar menggeser orientasi dari hasil elektoral ke proses sosial yang berkelanjutan. Ruang belajar menuntut adanya dialog, koreksi, dan pembaruan cara berpikir bersama. Dalam kerangka ini, kritik tidak ditempatkan sebagai ancaman terhadap stabilitas, melainkan sebagai bahan refleksi yang diperlukan agar sistem tidak membeku. Demokrasi menjadi hidup bukan karena selalu benar, tetapi karena memiliki kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan menyesuaikan diri dengan realitas yang berubah. 

[BACA SELENGKAPNYA]