Presiden Direktur : Dr. Ir. Jadi Suryadi
Riset publik berbasis wellbeing telah menjadi fondasi penting bagi pengukuran sosial di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya setelah pendekatan ini digunakan pada tiga objek kajian strategis, yaitu: (1) Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), (2) Indeks Kinerja Ormas (IKO) Self-Assessment, dan (3) Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN). Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa metodologi wellbeing mampu memetakan dinamika sosial secara lebih komprehensif, menggabungkan dimensi persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas dalam satu kerangka analitik yang terstandardisasi. Pengalaman ini memberikan bukti empirik bahwa riset publik wellbeing relevan, adaptif, dan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Keberhasilan tiga indeks tersebut mendorong Kemendagri menjadikan riset publik wellbeing sebagai kewajiban (mandatory) bagi pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Implementasi mandatori ini bertujuan agar setiap pemda memiliki landasan analitik yang sama dalam menilai kualitas sosial, kinerja organisasi kemasyarakatan, serta dinamika harmoni dan kewaspadaan sosial di wilayahnya. Dengan demikian, pendekatan wellbeing tidak hanya diposisikan sebagai teknik riset, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang memastikan bahwa perencanaan pembangunan didukung oleh data publik yang valid, reliabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, perluasan mandatori ini sekaligus menciptakan kebutuhan besar akan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya dalam hal penguasaan metodologi riset publik wellbeing, interpretasi data PPA/IKO, penggunaan standar triangulasi dan validasi, serta penerapan instrumen analitik berbasis persepsi dan partisipasi warga. Karena setiap pemda harus melaksanakan pengukuran secara reguler, maka kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tanpa pembekalan dan pendidikan yang terstruktur, kualitas data dapat bervariasi, dan konsistensi nasional akan sulit dicapai.
Melihat perkembangan ini, dapat diperkirakan bahwa pendekatan riset publik wellbeing akan terus berkembang ke berbagai topik lain, seperti pelayanan publik, kohesi sosial, indeks pelayanan ormas, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat, maupun dinamika demokrasi lokal. Pertumbuhan cakupan ini memerlukan sebuah institusi yang secara khusus mengelola pengembangan kompetensi, standarisasi metodologi, dan penyiapan tenaga peneliti yang profesional. Oleh karena itu, Akademi Riset Publik Wellbeing dibentuk sebagai sarana strategis untuk mengembangkan kapasitas SDM secara nasional, memastikan kualitas riset terjaga, dan mendukung integrasi analitik wellbeing dalam kebijakan publik di seluruh Indonesia
Sasaran kinerja utama Akademi Riset Publik Wellbeing dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan aktivitas akademi menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas riset publik di Indonesia. KPI pertama berfokus pada standarisasi metodologi, yaitu tercapainya penerapan instrumen PPA/IKO/Wellbeing secara konsisten di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Keberhasilan ini diukur melalui jumlah daerah yang mampu melaksanakan pengukuran secara mandatori, kualitas data yang memenuhi standar validitas, serta tingkat keseragaman interpretasi hasil riset antar wilayah. Dengan KPI ini, akademi memastikan bahwa riset publik berjalan sesuai kaidah ilmiah dan mendukung kebijakan berbasis data.
KPI berikutnya berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM. Akademi menetapkan target jumlah aparatur pemerintah daerah, tenaga pengajar, dan mitra organisasi masyarakat yang tersertifikasi dalam metodologi wellbeing, termasuk kemampuan analisis PPA/IKO, pemanfaatan sistem digital, dan penerapan etika riset. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan kompetensi peserta, kemampuan daerah melakukan analisis mandiri, serta terbentuknya talent pipeline nasional yang mendukung keberlanjutan riset publik. KPI ini memastikan bahwa SDM nasional berkembang secara merata dan siap menghadapi tuntutan riset yang terus berevolusi.
Selain itu, akademi menargetkan penguatan infrastruktur digital riset sebagai KPI strategis. Target mencakup pengembangan dan implementasi platform digital terintegrasi untuk pengumpulan data, dashboard analitik, repositori pengetahuan, serta sistem pelaporan otomatis yang mengikuti standar SMART–EETAK–KAA. Keberhasilan KPI ini diukur melalui tingkat adopsi platform oleh daerah, kecepatan pemrosesan data, reliabilitas sistem, serta kepuasan pengguna. Infrastruktur digital yang kuat akan meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan teknis, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data real-time.
KPI terakhir terkait dengan dampak riset terhadap kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Akademi menilai keberhasilan melalui jumlah rekomendasi kebijakan yang diadopsi pemerintah, peningkatan harmoni sosial yang tercermin dalam IHaI, peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan melalui IKO, serta peningkatan kewaspadaan sosial berdasarkan IKN. Selain indikator kuantitatif, aspek kualitatif seperti penerimaan masyarakat terhadap proses riset, peningkatan partisipasi warga, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga menjadi ukuran penting. Melalui KPI ini, akademi memastikan bahwa riset yang dilakukan tidak hanya menghasilkan data, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan sosial Indonesia.
Tujuan Jangka Pendek, Menengah, Panjang
A. Tujuan Jangka Pendek (1–2 Tahun)
B. Tujuan Jangka Menengah (3–5 Tahun)
C. Tujuan Jangka Panjang (5–10 Tahun)