Tujuan dan Sasaran

Hits: 66

Tujuan Jangka Pendek, Menengah, Panjang
A. Tujuan Jangka Pendek (1–2 Tahun)  

  1. Membangun kurikulum dasar Wellbeing Method (WM) yang mencakup pengantar riset publik, PPA/IKO, teknik pengumpulan data, serta standar etika riset.
  2. Menyusun dan menetapkan standar nasional instrumen riset wellbeing, termasuk pedoman pelaksanaan IHaI, IKO, dan IKN untuk provinsi dan kabupaten/kota.
  3. Melatih SDM pemerintah daerah tahap pertama, fokus pada operator, enumerator, dan analis dasar agar mampu menjalankan pengukuran mandatori berbasis SMART dan EETAK.
  4. Mengembangkan sistem digital versi awal untuk pengelolaan data, pelaporan otomatis, dan akses pembelajaran daring bagi seluruh peserta akademi.
  5. Merekrut dan menyiapkan tenaga pengajar awal, termasuk penyusunan modul, SOP pengajaran, dan kapasitas metodologi wellbeing.
  6. Membangun tata kelola kelembagaan dasar Akademi, mencakup kode etik, sistem penjaminan mutu, dan kerangka evaluasi program.  

 

B. Tujuan Jangka Menengah (3–5 Tahun)  

  1. Mengembangkan kurikulum lanjutan dan peminatan, seperti analitik sosialhumaniora, big data, kebijakan publik, dan riset berbasis AI.
  2. Membangun sistem digital pengukuran terintegrasi nasional, mencakup dashboard interaktif, prediksi risiko sosial, dan repositori data wellbeing.
  3. Melakukan sertifikasi profesional peneliti publik wellbeing, baik untuk aparatur daerah maupun mitra organisasi masyarakat.
  4. Mengembangkan pusat kolaborasi riset multisektor, melibatkan universitas, pemerintah daerah, lembaga riset, dan komunitas lokal.
  5. Melakukan riset tematik besar secara rutin, misalnya kohesi sosial, partisipasi warga, transformasi digital daerah, dan dinamika ormas.
  6. Membangun jejaring alumni dan talent pipeline nasional, sehingga daerah memiliki pasokan SDM analis sosial dan riset yang kompeten.  

 

C. Tujuan Jangka Panjang (5–10 Tahun)  

  1. Menjadikan Akademi sebagai Center of Excellence nasional dalam riset publik wellbeing, pengukuran sosial, dan inovasi kebijakan berbasis data.
  2. Mengembangkan model-model indeks baru untuk isu strategis nasional, seperti kesejahteraan keluarga, kewargaan digital, kepercayaan publik, harmoni sosial, dan ketahanan komunitas.
  3. Menjadi rujukan internasional dalam metodologi riset wellbeing, terutama untuk negara-negara dengan konteks sosial yang serupa.
  4. Membangun ekosistem riset publik berkelanjutan, ditopang oleh SDM daerah yang mapan, sistem digital yang stabil, dan jejaring kolaborasi lintas disiplin.
  5. Mempengaruhi kebijakan nasional secara sistemik, melalui penyediaan evidensi berkualitas tinggi untuk desain kebijakan, evaluasi pembangunan, dan mitigasi risiko sosial.
  6. Menumbuhkan budaya riset sosial yang melembaga, sehingga riset tidak hanya dilakukan karena mandatori, tetapi menjadi kebutuhan permanen dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat.

  • Riset publik berbasis wellbeing telah menjadi fondasi penting bagi pengukuran sosial di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, khususnya setelah pendekatan ini digunakan pada tiga objek kajian strategis, yaitu: (1) Indeks Harmoni Indonesia (IHaI), (2) Indeks Kinerja Ormas (IKO) Self-Assessment, dan (3) Indeks Kewaspadaan Nasional (IKN). Ketiga instrumen tersebut menunjukkan bahwa metodologi wellbeing mampu memetakan dinamika sosial secara lebih komprehensif, menggabungkan dimensi persepsi, partisipasi, dan akseptabilitas dalam satu kerangka analitik yang terstandardisasi. Pengalaman ini memberikan bukti empirik bahwa riset publik wellbeing relevan, adaptif, dan dapat mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. 


    Keberhasilan tiga indeks tersebut mendorong Kemendagri menjadikan riset publik wellbeing sebagai kewajiban (mandatory) bagi pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Implementasi mandatori ini bertujuan agar setiap pemda memiliki landasan analitik yang sama dalam menilai kualitas sosial, kinerja organisasi kemasyarakatan, serta dinamika harmoni dan kewaspadaan sosial di wilayahnya. Dengan demikian, pendekatan wellbeing tidak hanya diposisikan sebagai teknik riset, tetapi juga sebagai instrumen tata kelola yang memastikan bahwa perencanaan pembangunan didukung oleh data publik yang valid, reliabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. 
    Namun, perluasan mandatori ini sekaligus menciptakan kebutuhan besar akan sumber daya manusia yang kompeten, khususnya dalam hal penguasaan metodologi riset publik wellbeing, interpretasi data PPA/IKO, penggunaan standar triangulasi dan validasi, serta penerapan instrumen analitik berbasis persepsi dan partisipasi warga. Karena setiap pemda harus melaksanakan pengukuran secara reguler, maka kapasitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi. Tanpa pembekalan dan pendidikan yang terstruktur, kualitas data dapat bervariasi, dan konsistensi nasional akan sulit dicapai. 


    Melihat perkembangan ini, dapat diperkirakan bahwa pendekatan riset publik wellbeing akan terus berkembang ke berbagai topik lain, seperti pelayanan publik, kohesi sosial, indeks pelayanan ormas, kesejahteraan keluarga, pemberdayaan masyarakat, maupun dinamika demokrasi lokal. Pertumbuhan cakupan ini memerlukan sebuah institusi yang secara khusus mengelola pengembangan kompetensi, standarisasi metodologi, dan penyiapan tenaga peneliti yang profesional. Oleh karena itu, Akademi Riset Publik Wellbeing dibentuk sebagai sarana strategis untuk mengembangkan kapasitas SDM secara nasional, memastikan kualitas riset terjaga, dan mendukung integrasi analitik wellbeing dalam kebijakan publik di seluruh Indonesia

    Read more: Latar Belakang

  • Sasaran kinerja utama Akademi Riset Publik Wellbeing dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan aktivitas akademi menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas riset publik di Indonesia. KPI pertama berfokus pada standarisasi metodologi, yaitu tercapainya penerapan instrumen PPA/IKO/Wellbeing secara konsisten di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Keberhasilan ini diukur melalui jumlah daerah yang mampu melaksanakan pengukuran secara mandatori, kualitas data yang memenuhi standar validitas, serta tingkat keseragaman interpretasi hasil riset antar wilayah. Dengan KPI ini, akademi memastikan bahwa riset publik berjalan sesuai kaidah ilmiah dan mendukung kebijakan berbasis data. 


    KPI berikutnya berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM. Akademi menetapkan target jumlah aparatur pemerintah daerah, tenaga pengajar, dan mitra organisasi masyarakat yang tersertifikasi dalam metodologi wellbeing, termasuk kemampuan analisis PPA/IKO, pemanfaatan sistem digital, dan penerapan etika riset. Indikator keberhasilan mencakup peningkatan kompetensi peserta, kemampuan daerah melakukan analisis mandiri, serta terbentuknya talent pipeline nasional yang mendukung keberlanjutan riset publik. KPI ini memastikan bahwa SDM nasional berkembang secara merata dan siap menghadapi tuntutan riset yang terus berevolusi. 


    Selain itu, akademi menargetkan penguatan infrastruktur digital riset sebagai KPI strategis. Target mencakup pengembangan dan implementasi platform digital terintegrasi untuk pengumpulan data, dashboard analitik, repositori pengetahuan, serta sistem pelaporan otomatis yang mengikuti standar SMART–EETAK–KAA. Keberhasilan KPI ini diukur melalui tingkat adopsi platform oleh daerah, kecepatan pemrosesan data, reliabilitas sistem, serta kepuasan pengguna. Infrastruktur digital yang kuat akan meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan kesalahan teknis, dan mempercepat pengambilan keputusan berdasarkan data real-time. 


    KPI terakhir terkait dengan dampak riset terhadap kebijakan publik dan kehidupan masyarakat. Akademi menilai keberhasilan melalui jumlah rekomendasi kebijakan yang diadopsi pemerintah, peningkatan harmoni sosial yang tercermin dalam IHaI, peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan melalui IKO, serta peningkatan kewaspadaan sosial berdasarkan IKN. Selain indikator kuantitatif, aspek kualitatif seperti penerimaan masyarakat terhadap proses riset, peningkatan partisipasi warga, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah juga menjadi ukuran penting. Melalui KPI ini, akademi memastikan bahwa riset yang dilakukan tidak hanya menghasilkan data, tetapi memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan dan ketahanan sosial Indonesia. 

    Read more: Sasaran Kinerja Utama

  • Presiden Direktur : Dr. Ir. Jadi Suryadi

    1. Direktur Infrastruktur dan Operasional : Yatno, S.Kom, MM
    2. Direktur Kurikulum dan Pembelajaran : Prof. Dr. Ir. Ayub Muktiono, M.Si., M.SIP., CiQaR 
    3. Direktur Penerapan dan Inovasi Riset Publik :  Prof. Dr. R. Sihadi Darmo Wihardjo, MA., M.Pd
    4. Direktur Pengembangan Riset dan Kerjasama : Prof. Dr. Muhammad Said, M.Ag 

    Read more: Susunan Pengurus

Profil

Riset Publik

Buku Saku